RI Menekan Investasi Asing, Advokat Diharuskan Bisa Menguasai Hukum Arbitrase

Usaha Dagang, Dunia – Dengan semakin derasnya investasi asing masuk ke Indonesia dan juga sebaliknya banyak juga perusahaan Indonesia yang go internasional, sengketa bisnis yang melibatkan perusahaan asing dan juga perusahaan lokal juga semakin banyak.

Sengketa bisnis yang melibatkan pelaku bisnis internasinal tidak jarang berunjung dengan arbitrase internasional. Terbukti, jumlah pada kasus sengketa bisnis yang melibatkan perusahaan Indonesia pada tingkat arbitrase internasional juga semakin meningkat tajam.

Wincen Santoso, advokat Indonesia dan New York, berpendapat, ketika ini arbitrase menjadi primadona untuk menyelesaikan sengketa binis pada skala internasional. Karena itu, advokat RI diharuskasn bisa mengerti hukum arbitrase internasional.

“Semakin sentralnya perekonomian benua Asia buat dunia turut memberikan dapat bagi meningkatnya volume transaksi bisnis internasional pada kawasan ini. Sengketa bisnis juga akhirnya menjadii hal yang tidak terelakkan. Advokat karenanya dituntut penguasaan peraturan arbitrase internasional sebagai alternatife menyelesaikan sengketa,” ucap dia pada paparannya, Minggu (07/07).

Wincen berkata, di tahun 2018 terdapat 62 pihak yang melibatkan perusahaan Indonesia di Singapore Internasional Arbitration Centre (SIAC). Nilai tersebut melonjar drastis pada setiap tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan, di tahun 2017 hanya terdapat 32 pihak yang melibatkan perusahaan Indonesia di SIAC. Jumlah 62 tersebut menempatkan Indonesia menjadi negara nomor ke-5 yang paling banyak bermasalah di SIAC, setelah Amerika Serikat, India, China dan Malaysia.

Padahal, nominal tersebut belum termasuk dengan masalah-masalah yang melibatkan sebuah perusahaan Indonesia di Internasional Chamber of Commerce (ICC), London Court of Internasional Arbitration (LCIA), dan Hong Kong Internasional Arbitration Center (HKIAC).

Pendapat Wincen, arbitrase seharusnya seperti pengadilan swasta, di mana para pihak perkara bisa menunjuk arbiter (hakimnya). Arbitrase juga menyidangkan perkara buat tingkat pertama dan terakhir, sehngga tidak dikenal dengan sebutan banding atau kasasi.

“Di samping itu karena perkara diadili oleh arbiter yang ditujuk dari pihak perkara, sehingga arbiter/hakim benar-benar menguasai permasalahan tersebut. Misalnya untuk perkara konstruksi bisa dipertimbangkan untuk ditunjuk arbiter yang ahli pada bidang konstruksi,” pungkasnya.

Wincen menambahkan arbitrase menjadi sarana dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional populer karena diakui sebanyak 159 negara.

“Maka jika ada sengketa antara perusahaan Indonesia versus perusahaan Republik Rakyat Tiongkok di Singapura dan diselesaikan langsung dengan arbitrase. Kemudian, pihak Indonesia memang dan ternyata aset perusahaan RRT bertempatkan di Russia, Australia dan Inggris, maka putusan arbitrase pada umumnya bisa dieksekusi pada sejumlah negara tersebut dengan beberapa catatan,” ucapnya.

Hal tersebut berbeda jika sengketanya diadili oleh pengadilan asing. Pengadilan negara lain pada umumnya tidak akan ingin melaksanakan putusan pengadilan asing jika tidak ada dasar perjanjian internasional.

“Tidak hanya itu, setiap negara juga memiliki kedaulatan masing-masing jadi tidak bisa mengambil putusan pengadidlan Singapuura dilaksanakan di Indonesia, tanpa adandya dasar dari perjanjian internasional, kecuali daklam kerangka arbitrase internasional,” ucap Wincen.

Untuk bisa mengantisipasi lonjakan kasus yang diperkarakan di arbitrase, SIAC juga menggelar seminar tertanggal 6-7 Juli 2019 di Jakarta. Dalam seminar yang menghadirkan berbagai pembicara dan peserta internasional, Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah, tapi patut berbangga karena advokatnya turut terlibat sebagai narasumber pada seminar tersebut.

SIAC merupakan salah satu badan arbitrase terkemuda di dunia dan penyelenggaraan seminar di Indonesia menandakan tren positif, bahwa kebutuhan advokat Indonesia dalam proses penyelesaiaan sengketa binis internasional semain tinggi.